Description

Wacana tentang pariwisata-bencana (disaster tourism) mengundang kontraversi tersendiri, banyak kalangan merasa keberatan dan mempunyai persepsi negatif terhadap wacana tersebut. Wacana ini terkesan tidak etis karena seolah-olah wisata-bencana itu identik dengan bersenang-senang diatas penderitaan orang lain. Akan tetapi kalau dilihat dari kondisi riil yang ada di Indonesia, sebagian besar obyek dan daya tarik wisata (ODTW) rentan terhadap bencana, dan tidak bisa dipungkiri bahwa pasca terjadinya bencana membawa keunikan tersendiri bagi ODTW sehingga menarik bagi wisatawan untuk mengunjunginya. Peristiwa pasca erupsi Merapi menjadi “cerita” yang menarik untuk disampaikan, karena begitu dinyatakan aman oleh BMKG, berbodong-bondong para wisatawan mengunjungi kawasan lereng Merapi, dalam hal ini pemerintah maupun masyarakat setempat tidak siap untuk menerima dan memberikan pelayanan kepada wisatawan. Dari pengalaman tersebut patut dicari solusinya dengan menggunakan pendekatan yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Dari perspektif Administrasi Publik dapat dikemukakan dengan pendekatan tata kelola yang bersifat kolaboratif (collaborative governance). Pendekatan ini dibangun atas dasar visi bersama, partisipasi, jejaring dan kemitraan diantara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.
Buku ini akan memberi nuansa yang berbeda terhadap pembahasan pariwisata-bencana, karena pendekatan yang dipakai merupakan paradigma mutakhir dalam administrasi publik, sehingga buku ini bisa dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa dan praktisi karena didalamnya mencakup konsep, analisis dan aplikasi collaborative governance pada tata kelola pariwisata-bencana. Disamping itu, juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah daerah dalam menyusun regulasi maupun mendesain model tata kelola pariwisata-bencana di daerahnya masing-masing.