Description
Sejak dikeluarkan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah terjadi reformasi mendasar dalam keuangan negara dan daerah. Buku ini membedah berbagai pertanyaan publik tentang keuangan negara & daerah: Apa yang dimaksud dengan keuangan negara? Siapa yang mengelola keuangan negara? Bagaimana reformasi sistem pemerintahan pasca terjadinya amandemen UUD 1945? Bagaimana kita mendapatkan data indikator keuangan negara? Bagaimana proses penyusunan dari RAPBN menjadi APBN? Mengapa anatomi APBN yang perlu dicermati? Bagaimana arah kebijakan fiskal dan RAPBN 2023, politik anggaran, dan pentingnya monitoring dan evaluasi? Apa sajakah sejumlah titik kritis APBN yang perlu dicermati oleh rakyat Indonesia? Bagaimanakah hubungan antara APBN dan APBD? Mengapa ketergantungan fiskal, yang tercermin dari relatif rendahnya Pendapatan asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari Pusat, masih berlanjut kendati UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diluncurkan dengan memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut pajak dan retribusi melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis retribusi? Kendati penerimaan pajak terus meningkat, mengapa tax ratio Indonesia masih di bawah 10% sejak tahun 2014 dan mafia pajak masih berlangsung di tengah reformasi birokrasi yang dinilai berhasil di Kementerian Keuangan? Apakah arah kebijakan fiskal dan alokasi belanja APBN mampu memberikan stimulus bagi perekonomian, menjaga sustainabilitas fiskal, dan memperluas kesempatan kerja? Sejauh mana desentralisasi fiskal, kebijakan moneter, keterbukaan ekonomi, industrialisasi, institusional, dan urbanisasi berdampak terhadap ketimpangan antar daerah di Indonesia? Di manakah titik rawan korupsi yang sudah beralih dari sentralisasi korupsi menjadi desentralisasi korupsi? Seberapa jauh revolusi mental mengubah budaya birokrasi di Indonesia? Inilah isu sentral yang dikaji tuntas dalam buku.
