Description

Buku ini mencoba membahas pengadaan barang dan jasa BUMN melalui dua perspektif, yaitu perspektif hukum dan bisnis. Dalam buku ini, penulis mencoba membahas urgensi penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) pengadaan barang dan jasa bagi setiap BUMN. Sangatlah penting bagi pengurus BUMN untuk menyusun SOP pengadaan barang dan jasa mengingat aparat penegak hukum di Indonesia sering menggunakan SOP pengadaan barang dan jasa untuk melihat ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan, tindakan melawan hukum dan keterlibatan berbagai pihak.
Melalui buku ini, penulis ingin mengajak pembaca melihat SOP tidak hanya dari perspektif bisnis, tetapi juga dari perspektif hukum melalui putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang bervariasi sangat memungkinkan penulis membedah berbagai risiko yang mungkin muncul dalam pengadaan barang dan jasa BUMN. Buku ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan tambahan dan acuan bagi praktisi, akademisi, peneliti dan setiap orang yang ingin memahami dan mendalami permasalahan pengadaan barang dan jasa BUMN.