Description
Buku ini menguraikan potret eksiting pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pertambangan mineral bukan logam dan batuan, sehingga akan tergambar adanya disharmonisasi pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam rezim hukum pemerintahan daerah, rezim hukum pertambangan dan rezim hukum pajak daerah. Selanjutnya, di dalam buku ini juga menguraikan pola ideal yang penulis tawarkan dalam hal pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
